Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (62.7%) memiliki pengetahuan terhadap potensi bencana di wilayahnya. Meski demikian, sebanyak 37.3% responden yang mengaku tidak paham tentang potensi bencana di wilayahnya.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam Sistem Inovasi Nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatan sistem inovasi pada tataran makro dan industrial dalam kerangka lokalitas.

Potret perekonomian Kabupaten Lumajang sebagaimana penjelasan di atas merupakan potret kinerja perekonomian pada level agregat kabupaten dan tidak dapat menggambarkan kinerja perekonomian pada level yang lebih kecil, yaitu kecamatan. Padahal, untuk menunjang proses perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi secara lebih terarah, dibutuhkan data perekonomian (dalam hal ini adalah PDRB) pada level yang lebih kecil (kecamatan). Data pada level kecamatan tersebut diperlukan untuk melihat struktur sekaligus kinerja perekonomian secara lebih detail per wilayah sehingga memudahkan proses perencanaan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, agar proses perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi lebih terarah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang memandang perlu melakukan kajian penghitungan PDRB pada tingkat kecamatan tahun 2022. Kajian ini diperlukan untuk melihat gambaran struktur perekonomian sekaligus kinerja setiap sektor ekonomi di masing-masing Laporan Akhir – Kajian Penyusunan PDRB Kecamatan di Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 11 wilayah kecamatan di Kabupaten Lumajang. Harapannya, dengan tersusunnya data PDRB tingkat kecamatan, kebijakan pembangunan ekonomi yang nantinya diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, akan dapat lebih terarah, sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing kecamatan.

Dari hasil survey ini dapat diperolah simpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang telah merelasisasikan janji politiknya secara bertahap dan berimbang. Masih diperlukan berbagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang membawa kebaikan bagi masyarakat Lumajang, dengan berbagai strategi danindikator capaian yang jelas. Berbagai program tersebut juga didukung anggaran untuk tahun berikutnya. Evaluasi Program Pemerintah dan Program Unggulan Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dilakukan dengan mengacu pada peraturan terbaru dengan memperhatikan ketelitian dan ketaatan metodologis sesuai kontek daerah kabupaten Lumajang. Diperlukan sosialisasi hasil-hasil pembangunan serta pelibatan masyarakat dari berbagai komponen dalam perumusan kebijakan pemerintah. Diversifikasi hasil-hasil pembangunan serta penguatan dukungan program dan anggaran untuk tahun berikutnya agar program pemerintah dapat dicapai.

Sistem perencanaan pada dasarnya dimaksudkan untuk memandu, menghasilkan, mengendalikan dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan itu sendiri yang disesuaikan dengan esensi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada sisi lain, proses penyusunan perencanan pembangunan juga harus melakukan pelibatan masyarakat. Musrenbang menjadi suatu forum konsultasi para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau bertanggungjawab pada kegiatan tersebut, maupun pihak-pihak yang berkomitmen untuk melaksanakannya, di bawah koordinasi Kepala Bappeda. perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah hal yang tidak dapat dihindari untuk terus dilakukan peningkatan dan perbaikan. Salah satu langkah strategis untuk terus melakukan perbaikan praktik perencanaan secara berkelanjutan adalah dengan merelasikan antara kondisi faktual dengan kualitas yang diharapkan yang merepresentasikan karakteristik, kriteria, atau kualifikasi-kualifikasi perencanaan yang berkualitas atau yang ideal. diperlukan tolok ukur atau parameter untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini indikator sebuah daftar penting (indeks) tanpa mengurangi substansi kualitas perencanaan yang ideal, baik mulai dari proses, tahapan, dan produk pembangunan daerah. Indikator tersebut kemudian disebut sebagai Indeks Kualitas Pembangunan Daerah (IKPD). Kegiatan ini digagas dan dilakukan dalam rangka mengonstruksi dan merumuskan formula yang lebih representatif dan akurat untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lumajang

Penyusunan RPJPD mengikuti pendekatan partisipatif, integratif, berkelanjutan dan sistem. Pendekatan partisipatif melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJPD sangat penting untuk memastikan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui forum-forum konsultasi dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pendekatan integratif dalam penyusunan RPJPD berarti memperhatikan hubungan koordinasi antar program, kegiatan pembangunan dan sektor pembangunan yang terintegrasi.

Berangkat dari visi dan misi penataan ruang, kemudian tujuan penataan ruang Kabupaten Lumajang adalah ‘Mewujudkan ruang yang serasi dengan potensi dan kondisi Kabupaten yang berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing serta berkelanjutan’. Demikian, dalam rangka pencapaian pembangunan selama masa periode 2018 hingga 2023 maka diperlukan Kajian Penyusunan Capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 dalam rangka menunjukkan komitmen dan upaya pembangunan yang berkelanjutan

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada Review RPJMD pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan OPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

partisipasi masyarakat juga menjadi cerminan bagaimana pemerintah telah menjamin adanya transparasi dalam pelaksanaan kebijakan. Meski demikian, ada beberapa kesulitan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satu fenomena yang kerap ditemui adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan. Susahnya akses membuat adanya sekat yang jelas dan mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat akan informasi pembangunan. Alhasil, masyarakat tidak mampu mengambil peran yang optimal dalam proses pembangunan dalam proses kebijakan di daerah, dalam hal ini adalah Kabupaten Lumajang. Perlu keterbukaan dari pemerintah dan pemangku kebijakan terkait untuk menjamin adanya ruang demokratis bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam pembangunan.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD). Terkait hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan kegiatan penyusunan Kajian Review Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lumajang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lumajang serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal tersebut mengacu pada pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kajian Indeks Rasa Aman Kabupaten Lumajang Tahun 2024 ini disusun untuk mengevaluasi kondisi, persepsi, dan kebutuhan masyarakat terkait rasa aman, serta mengukur Indeks Rasa Aman (IRA) di wilayah ini. Penelitian ini menggunakan metode mixed methods research (M2R) dengan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 400 responden dan kualitatif melalui wawancara mendalam. Kajian ini melibatkan empat dimensi utama: keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, serta keamanan dari kekerasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Lumajang memiliki berbagai potensi, masyarakat masih menghadapi tantangan signifikan, seperti ancaman bencana alam, kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial-ekonomi. Indeks rasa aman secara keseluruhan mencerminkan adanya disparitas persepsi berdasarkan lokasi geografis, tingkat pendapatan, dan akses terhadap layanan publik. Kajian ini merekomendasikan penguatan kebijakan mitigasi bencana, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta kerjasama lintas sektoral dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk merancang kebijakan yang lebih efektif, guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) merupakan dokumen yang dirancang untuk menyusun perencanaan dalam rangka mendorong percepatan penguatan ekosistem riset dan inovasi dalam mencapai target perencanaan pembangunan yang tertuang pada RPJMD tahun 2025-2029. Penguatan ekosistem riset dan inovasi difokuskan pada tema prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, sehingga dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, tema prioritas ini juga dirancang untuk menyelesaikan berbagai masalah atau isu strategis yang ada di daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, upaya dilakukan dengan merujuk pada hasil telaah terhadap target dan program yang telah tercantum dalam RPJMD, serta berdasarkan evaluasi capaian RPJMD yang sudah berjalan. Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya tercapai peningkatan ekonomi, tetapi juga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Kabupaten Lumajang memiliki potensi sehingga memiliki daya tarik sehingga mendorong terjadinya perkembangan fisik. Perkembangan yang terjadi memerlukan rencana dalam pengendalian dari berbagai aspek termasuk perencanaan infrastruktur kebakaran wilayah. Ditambah dengan pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk menyebabkan bertambahnya Risiko kebakaran. Perencanaan sarana prasarana yang sesuai dengan Standar nasional Indonesia (SNI) merupakan wujud perencanaan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki tugas menanggulangi kebakaran sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yang memuat panduan bagi perangkat desa menyelenggarakan sub urusan kebakaran dan tercantum 6 mutu pelayanan dasar yang harus dilaksanakan. Standar sarana prasarana yang wajib dimiliki diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah. Terjadinya kebakaran mal, toko dan pabrik di Kabupaten Lumajang menunjukkan perlunya penanganan yang tepat. Sehingga diperlukan kajian sarana prasarana pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemetaan risiko kebakaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mempermudah analisa perencanaan pembangunan, mempermudah analisa penganggaran pembangunan, dapat dengan cepat mengetahui detail data infrastruktur yang ada, dapat membuat keputusan yang tepat dan cepat terkait perencanaan daerah maka dilaksanakan pekerjaan Penyusunan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur (SIMIN). Dimana nantinya data tersimpan dalam bentuk digital (database). Apabila diperlukan untuk dicetak, pastinya menjadi lebih mudah, efisien dan efektif waktu dalam pencarian data infrastruktur serta dapat berkontribusi dalam mendukung satu data Kabupaten Lumajang