Master Plan Lumajang Smart-city ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar pemikiran dan panduan, dalam rangka merencanakan, mengembangkan, dan pembangunan, serta pendaya-gunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Lumajang. Melalui panduan berupa Master Plan ini, diharapkan setiap proses dapat dilakukan dengan standar dan panduan yang memberikan arah yang jelas, terintegrasi dan selaras dengan kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Lumajang sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien, serta mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Penyusunan Kajian Pengukuran PDRB Sektor Koperasi dan Usaha Mikro merupakan upaya daerah dalam merespon perkembangan sektor koperasi dan turun.annya yang ada. Menyediakan data perkembangan koperasi dan usaha sebagai data dasar yang mendukung penghitungan nilai tambah brute (NTB) koperasi dan UM.

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Kajian Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Pesisir Kabupaten Lumajang, yang harapannya akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berusaha memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan pariwisata di Lumajang karena sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam membentuk besaran PDRB Lumajang. Tingkat pertumbuhan dari perekonomian ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam suatu tahun tertentu.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah instrument pengukuran tingkat pembangunan yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan hasil kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bappenas tahun 2022, nilai IPLM Kabupaten Lumajang adalah 60.66 , lebih rendah dari nilai IPLM Provinsi Jawa Timur sebesar 74,73 dan nilai IPLM Indonesia sebesar 64,48 (skala penilaian 0-100). Kondisi ini menunjukkan bahwa di perlukan upaya yang terstruktur untuk meningkatkannya, minimal sama dengan sehinga masih memerlukan usaha dalam peningkatannya.

Pengembangan pariwisata sama dengan pengembangan sektor lain juga selalu memiliki dampak bagi perkembangan masyarakat maupun kawasan sekitarnya, baik dampak positif maupun negatif. Karena pertimbangan tersebut, maka diperlukan adanya perencanaan yang matang dalam pengembangan kepariwisataan, agar dampak positif dapat dioptimalkan kemanfaatannya dan dampak negatif dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Kabupaten Lumajang memiliki posisi geografis yang strategis dan sangat menguntungkan karena letaknya yang berada di antara 3 gunung, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Lemongan. Karena letaknya yang strategis itu, Lumajang memiliki potensi perkembangan yang sangat besar. Potensi ini bisa dikembangkan secara terkoordinasi terpadu dan efektif serat didukung dengan pembangunan semua sektor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025, Kabupaten Lumajang masuk dan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru (BTS) bersama dengan 3 kabupaten lain dengan prioritas pengembangan di Kecamatan Senduro, Pasrujambe, Candipuro, Pronojiwo dan Gucialit. Tindak lanjut terhadap pengembangan KSPN BTS ini pada tahun 2020 mendapat perhatian dan percepatan implementasi dari pemerintah salah satunya adalah pengembangan pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang kemudian menjadi dasar refocusing anggaran baik dari APBN, APBD Provinsi hingga APBD Kabupaten. Dalam dukungannya terhadap implementasi Peraturan Presiden tersebut, Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 telah menyusun masterplan Penataan Kawasan Argosari di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, sebagai bagian dari lokasi prioritas implementasi percepatan pengembangan pariwisata dengan tematik pengembangan diarahkan pada wisata alam dengan fokus pembangunan di beberapa tempat di antaranya : View Point dan Puncak B-29, View Point Dayangan, Parkir Transit Dayangan, Rest Area 1 dan Rest Area 2 Argosari Guna menunjang dan melengkapi design plan pengembangan Kawasan Argosari utamanya dari aspek lingkungan, ekonomi wilayah, serta sosial budaya, maka diperlukan adanya penelaahan dan pengkajian terhadap kelayakan design plan yang telah disusun untuk menghindari adanya kegagalan dan resiko baik saat maupun setelah dilakukan pembangunan dan pengembangan ke depan.

Kabupaten Lumajang secara tektonik berada di bagian depan busur (forearc basin) dan secara fisiografis Kabupaten Lumajang meliputi Zona Pegunungan Selatan di bagian baratdaya Kabupaten Lumajang dan didominasi oleh jalur gunungapi kuarter atau busur vulkanik muda di Indonesia, atau dapat disebut sebagai Sub-Zona Blitar yang termasuk Zona Depresi Solo (sensu stricto) (van Bemmelen, 1949), hal ini yang menyebabkan Keragaman Geologi yang kompleks, seperti terdapatnya rekaman jejak evolusi gunung api seperti maar dan bocca sebagai daerah lingkungan gunungapi yang tidak semua daerah yang terdapat Warisan Geologi memilikinya, dari banyaknya keberagaman geologi yang ada di Kabupaten Lumajang sehingga banyak rekaman peristiwa geologi menarik yang perlu dijadikan sebagai Warisan Geologi, supaya tetap terjaga kelestariannya dan dapat dijadikan sebagai Warisan Geologi tingkat Nasional maupun tingkat Internasional.

Penyusunan Kajian Efektivitas Pembiayaan Pendidikan. Adanya kajian ini diharapkan dapat mengukur korelasi pengalokasian anggaran untuk bidang Pendidikan dengan capaian indikator urusan Pendidikan, dan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan penganggaran yang efektif dalam rangka meningkatkan capaian indikator pendidikan di Kabupaten Lumajang

Penyusunan dokumen dengan berbasis pada data dan informasi yang valid diharapkan dapat meminimalisir deviasi kebijakan dengan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, adanya RPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan dalam upaya akselerasi pencapaian target penurunan kemiskinan hingga mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.